Kalimantan Timur – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian serius. Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyoroti lambatnya peningkatan akses jalan dan konektivitas di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan yang dinilai berdampak besar terhadap mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi lokal.
Menurut Salehuddin, wilayah-wilayah tersebut kerap luput dari prioritas pembangunan, padahal memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi, terutama saat momen-momen penting seperti bulan Ramadan.
“Bukan soal jalan rusak saja. Tapi soal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas, berdagang, mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tanpa terhambat,” ungkapnya.
Ia juga menyesalkan rendahnya realisasi anggaran peninggian jalan. Dari rencana awal sebesar Rp50 miliar, hanya Rp20 miliar yang teralokasi dalam APBD Kukar 2025.
“Itu pun baru fokus pada peninggian badan jalan, belum menyentuh hal lain seperti perbaikan jembatan atau koneksi antarwilayah,” imbuhnya.
Salehuddin turut menyoroti ketergantungan masyarakat terhadap transportasi feri untuk menyeberangi sungai sebagai satu-satunya jalur penghubung antarwilayah. Menurutnya, kondisi ini tidak efisien dan sering menjadi hambatan distribusi logistik, bahkan menyebabkan lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Biaya logistik tinggi karena akses jalan yang buruk. Akhirnya harga barang juga ikut naik. Ini menyulitkan masyarakat yang sudah terbebani oleh perlambatan ekonomi nasional,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya pendekatan jangka panjang dan lintas sektor untuk mengatasi masalah tersebut, mengingat tiga kecamatan ini memiliki posisi strategis dalam mata rantai ekonomi Kukar. Salah satu opsi yang disarankannya adalah menghidupkan kembali rencana konektivitas antarkecamatan melalui skema pinjaman ke PT SMI.
“Infrastruktur itu investasi. Kita harus berani melihat ke depan. Jangan cuma tambal sulam, harus ada kajian menyeluruh agar setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak luas,” tegas politisi asal Dapil Kukar itu.
Ia juga mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim lebih aktif berkoordinasi dengan Pemkab Kukar, demi memastikan pembangunan di daerah hulu tidak terus tertinggal dari wilayah pesisir atau perkotaan.
“Pemerataan itu bukan hanya slogan. Ini soal keadilan dan memastikan semua warga Kukar, dari hilir sampai hulu, mendapatkan hak pembangunan yang sama,” pungkasnya (AL/Adv/DPRDKaltim)*
