Kalimantan Timur -Wacana menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat. Dua partai besar, Golkar dan NasDem, membuka ruang diskusi terkait usulan tersebut, meski dengan pendekatan dan alasan yang berbeda.
Partai Golkar, melalui Ketua DPP Pemenangan Pemilu Kalimantan Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa status ganda IKN perlu dikaji secara serius. Menurutnya, jika proyek IKN terus berjalan, pemindahan status ibu kota provinsi ke IKN dapat merapikan jalur birokrasi dan menghindari dualisme pemerintahan antara Samarinda dan kawasan IKN.
Sementara itu, Partai NasDem yang diwakili oleh Ketua DPW Kaltim Isran Noor, menilai wacana tersebut sebagai langkah antisipatif. Menurut Isran, jika sewaktu-waktu proyek IKN terhenti atau tidak berlanjut, infrastruktur yang sudah terbangun masih dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kendati memiliki pendekatan berbeda, keduanya menyiratkan satu kemungkinan besar: Samarinda berpotensi kehilangan statusnya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
Gerbang Nusantara: Wacana Perlu Dicermati Serius
Media Gerbang Nusantara Berita menilai wacana ini perlu dicermati secara kritis, bukan sekadar dari aspek efisiensi birokrasi atau antisipasi terhadap kegagalan proyek. Di balik narasi ‘penghematan birokrasi’, publik diingatkan untuk waspada terhadap potensi tarik-menarik kepentingan politik menjelang kontestasi politik mendatang.
Kutai Kartanegara (Kukar), sebagai daerah penyangga utama IKN, juga patut mendapat perhatian besar dalam wacana ini. Jangan sampai Kukar hanya menjadi penonton di balik pagar megah IKN, sementara manfaat dan keuntungan proyek justru dinikmati oleh segelintir elite yang berada di lingkar kekuasaan.
Proyek IKN dibangun dengan semangat besar: pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan mewujudkan keadilan wilayah. Oleh karena itu, setiap wacana perubahan status administratif harus melibatkan suara masyarakat secara terbuka, terutama warga di Samarinda, Kukar, dan kawasan sekitar IKN.
Gerbang Nusantara Berita menegaskan, mega proyek ini tidak boleh berubah arah menjadi panggung perebutan kepentingan elite politik semata. Yang harus menjadi prioritas tetaplah kesejahteraan rakyat, penguatan daerah penyangga, dan keterlibatan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Di Benua Etam, pembangunan sejati hanya akan lahir dari rakyat, bukan dari hasil rapat segelintir orang di meja kekuasaan.
