Kutai Kartanegara -Polemik potongan Beasiswa Kukar Idaman 2025 di Kabupaten Kutai Kartanegara memicu aksi protes mahasiswa.
Puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara menggelar demonstrasi di halaman Kantor Bupati Kukar, menuntut kejelasan dan menolak adanya pengurangan nilai bantuan pendidikan tersebut.
Aksi yang berlangsung pada kamis siang, diwarnai orasi dan pembentangan poster tuntutan.
Pernyataan resmi muncul saat Wakil Bupati Kukar Rendi memberikan klarifikasi kepada media, seperti dilansir Koran Kaltim.
Beasiswa Kukar Idaman merupakan program bantuan pendidikan yang diluncurkan Pemkab Kukar untuk membantu mahasiswa asal Kukar, baik yang kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Program ini telah berjalan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Sejak awal, beasiswa ini diharapkan meringankan beban biaya pendidikan dan memacu mahasiswa untuk berprestasi.
Namun, meningkatnya jumlah peminat dari tahun ke tahun membuat tantangan anggaran semakin besar.
Menurut Wakil Bupati Rendi, tahun 2025 mencatat rekor pendaftar terbanyak sejak program ini digulirkan. Lebih dari 9.000 orang mengajukan permohonan, dan lebih dari 4.000 mahasiswa dinyatakan lolos verifikasi sebagai penerima.
“Antusias mendaftar tahun ini melampaui ekspektasi kami. Jumlahnya tertinggi sepanjang sejarah,” ujarnya (14/8/2025).
Namun, alokasi anggaran di APBD 2025 hanya sekitar Rp8 miliar.
Nilai ini tidak mencukupi untuk membiayai penuh seluruh penerima yang lolos verifikasi, yang jumlahnya sekitar 4.500 orang.
Sebelum ada penjelasan resmi, beredar kabar bahwa beasiswa akan dipotong nilainya agar bisa dibagikan ke seluruh penerima.
Kabar ini memicu keresahan di kalangan mahasiswa dan mendorong aksi protes dari Unikarta.
Menurut Rendi, masalah tersebut berawal dari miskomunikasi.
“Kekurangan anggarannya mencapai sekitar Rp12,5 miliar. Tadi malam kami sudah berdiskusi bersama Pak Bupati dan Badan Perencanaan Daerah terkait untuk menutupi kebutuhan tersebut,” jelasnya.
Pemkab Kukar memutuskan untuk menutup kekurangan dana dengan mengajukan tambahan melalui mekanisme SK Perubahan dan SK Bupati. Rendi menegaskan semua penerima akan tetap mendapatkan nominal penuh sesuai ketentuan awal.
“Insya Allah, kekurangan akan dibayarkan di SK Perubahan nanti,” tegasnya.
Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi Pemkab Kukar, Rendi mengatakan pihaknya akan meninjau kembali mekanisme pendaftaran dan penetapan anggaran di masa depan, agar penyaluran beasiswa lebih terencana dan tidak memunculkan kegaduhan publik.
“Kita akan evaluasi secara keseluruhan agar tahun berikutnya perencanaan lebih matang, baik dari sisi jumlah penerima maupun kesiapan anggarannya,” kata Rendi.
Langkah antisipasi termasuk pemetaan tren pendaftar dari tahun ke tahun untuk memperkirakan kebutuhan anggaran secara lebih akurat.
Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa Unikarta belum mengeluarkan pernyataan sikap atau memberikan tanggapan resmi atas klarifikasi pemerintah daerah.
Publik masih menunggu apakah langkah tambahan anggaran sebesar Rp12,5 miliar yang dijanjikan Pemkab Kukar akan mengakhiri polemik atau justru memunculkan tuntutan lanjutan.
Dengan tambahan anggaran yang direncanakan, Pemkab Kukar memastikan Beasiswa Pengerdaman 2025 tetap dibayarkan penuh tanpa pemangkasan nilai.
Namun, dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa komunikasi publik dan perencanaan anggaran menjadi kunci agar program bantuan pendidikan ini berjalan lancar.
Bagi mahasiswa, beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, tetapi juga simbol kepercayaan pemerintah terhadap masa depan mereka.
Bagi Pemkab Kukar, keberlanjutan program ini adalah ujian untuk menjaga komitmen sekaligus merespons aspirasi masyarakat secara tepat waktu.
