Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk terus berpihak pada kepentingan rakyat dengan mendorong kebijakan efisiensi anggaran negara, percepatan agenda pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang humanis. Sikap tersebut ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, SE., M.Si., dalam pernyataannya di Jakarta.
Kholid menyatakan dukungan PKS terhadap keputusan DPR RI untuk menghapus tunjangan rumah dinas anggota dewan. Kebijakan tersebut dinilai selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola APBN yang efektif, efisien, dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Menurutnya, langkah efisiensi itu penting untuk menunjukkan keteladanan lembaga negara dalam pengelolaan anggaran publik.
“Penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI merupakan langkah positif yang sejalan dengan semangat efisiensi dan penguatan kredibilitas lembaga legislatif. APBN harus dikelola secara tepat sasaran dan manfaatnya kembali kepada rakyat,” ujar Kholid dalam pernyataan resminya.
Selain soal efisiensi anggaran, PKS juga menaruh perhatian serius pada agenda pemberantasan korupsi. Kholid menegaskan dukungan PKS terhadap pemerintah dan DPR RI agar segera mempercepat pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Regulasi ini dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya mengembalikan aset negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi maupun tindak pidana ekonomi lainnya.
RUU Perampasan Aset sendiri telah lama masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun pembahasannya kerap tertunda. Dengan dinamika politik dan semangat pemerintahan baru, PKS menilai sudah saatnya regulasi ini dituntaskan. Menurut Kholid, keberadaan UU Perampasan Aset akan memperkuat instrumen hukum yang selama ini dinilai belum cukup efektif dalam mengembalikan kerugian negara.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan pelaku, tetapi juga harus memastikan aset negara kembali. Dengan adanya UU Perampasan Aset, proses pemulihan kerugian negara dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” tegasnya.
Di sisi lain, Kholid juga mengingatkan aparat penegak hukum agar selalu menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. PKS, katanya, mengajak kepolisian, kejaksaan, dan seluruh lembaga terkait untuk mengedepankan pendekatan persuasif, taat hukum, serta humanis dalam setiap tindakan.
Menurutnya, stabilitas keamanan memang menjadi syarat utama dalam pembangunan. Namun, cara aparat dalam menjaga ketertiban tidak boleh menimbulkan ketidakadilan baru. Pendekatan humanis diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, sekaligus menciptakan suasana sosial yang lebih harmonis.
“Penegakan hukum harus tegas tetapi tetap humanis. Masyarakat membutuhkan rasa aman sekaligus rasa adil, sehingga aparat harus mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban dan penghormatan terhadap hak warga negara,” jelas Kholid.
PKS menegaskan bahwa partainya berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan. Kholid menyebut, partainya akan terus memperjuangkan agar setiap kebijakan DPR RI maupun pemerintah berpihak pada rakyat, terutama dalam konteks kesejahteraan, keadilan, dan keberlangsungan demokrasi.
“DPP Partai Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Lebih jauh, Kholid menutup pernyataannya dengan doa agar setiap langkah bangsa Indonesia selalu mendapat rida Allah SWT. Menurutnya, hanya dengan keberkahan dan bimbingan dari Allah, Indonesia bisa terus berjalan sebagai negara yang aman, adil, dan sejahtera.
Pernyataan PKS ini sekaligus menandai konsistensi partai oposisi tersebut dalam menjaga garis politik yang kritis sekaligus konstruktif. Di tengah dinamika politik nasional, sikap PKS menjadi penegas bahwa partai tersebut tetap berperan aktif dalam mengawal kebijakan negara, terutama yang menyangkut pengelolaan anggaran, pemberantasan korupsi, dan penguatan keadilan sosial.
Dengan dukungan terhadap efisiensi anggaran DPR, dorongan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, serta ajakan untuk penegakan hukum yang humanis, PKS menunjukkan posisinya sebagai kekuatan politik yang menaruh perhatian pada tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
