Kutai Kartanegara -Kondisi jalan di Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kartanegara (Kukar), menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar. Jalan yang menghubungkan dua Rukun Tetangga (RT), yakni RT 05 dan RT 06, kini dalam kondisi rusak parah sehingga menyulitkan aktivitas masyarakat, terutama saat musim hujan.
Anggota DPRD Kukar, Sugeng Hariadi, menyampaikan bahwa jalan yang dimaksud merupakan bagian dari aset konsesi perusahaan yang beroperasi di sekitar desa.
Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri karena pemerintah desa maupun pemerintah daerah tidak bisa langsung mengalokasikan anggaran untuk melakukan pembangunan atau perbaikan di atas aset yang bukan milik pemerintah.
Menurut Sugeng, status kepemilikan jalan tersebut menjadi faktor penghambat dalam realisasi pembangunan.
Jika nantinya perusahaan menghibahkan jalan itu kepada pemerintah, barulah ada peluang untuk dilakukan intervensi pembangunan dengan menggunakan dana desa maupun APBD.
Namun, proses hibah tidak serta-merta bisa dilakukan dengan cepat karena harus melalui tahapan administrasi dan legalitas yang memerlukan waktu.
Kondisi jalan saat ini kian memperburuk aktivitas masyarakat. Saat cuaca hujan, jalan berubah menjadi licin dan berlumpur, sehingga kendaraan sulit melintas.
Akses masyarakat untuk berkebun, mengantar anak ke sekolah, hingga mengurus administrasi ke desa menjadi terhambat.
Padahal jalan tersebut merupakan jalur utama yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari warga setempat.
Melihat kondisi tersebut, DPRD Kukar mengajukan solusi sementara dengan meminta perusahaan yang memiliki konsesi agar segera melakukan perbaikan.
Peran perusahaan dinilai sangat penting karena jalan yang berada dalam lingkup konsesi mereka juga menjadi akses utama masyarakat desa.
Setidaknya, langkah sementara berupa pengerasan jalan atau perbaikan darurat bisa dilakukan agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.
Sugeng menegaskan, keberadaan perusahaan di sekitar Desa Menamang Kiri seharusnya juga membawa tanggung jawab sosial kepada masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur dasar yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan warga.
Jalan bukan hanya sekadar akses produksi, tetapi juga penunjang utama dalam roda perekonomian masyarakat.
Ketika akses tersebut rusak parah, maka berbagai aspek kehidupan masyarakat ikut terdampak, mulai dari kegiatan pendidikan hingga aktivitas ekonomi.
Situasi ini juga menggambarkan pentingnya sinkronisasi antara perusahaan dengan pemerintah desa maupun daerah.
Perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada kegiatan eksploitasi sumber daya, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar, termasuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dari sisi pemerintah daerah, masalah aset non-pemerintah memang menjadi salah satu kendala klasik yang sering dihadapi.
Banyak infrastruktur di pedesaan yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat, tetapi tidak bisa segera dibangun karena statusnya masih berada dalam penguasaan pihak swasta.
Oleh sebab itu, mekanisme hibah atau kerja sama dengan perusahaan menjadi kunci penting untuk membuka ruang pembangunan di kemudian hari.
Di Desa Menamang Kiri sendiri, masyarakat berharap adanya perbaikan segera.
Bagi warga yang mayoritas bekerja sebagai petani, jalan yang layak sangat menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian mereka.
Ketika jalan rusak, biaya angkut menjadi lebih tinggi dan waktu tempuh lebih lama. Hal ini tentu berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Selain itu, aspek pendidikan juga menjadi perhatian. Anak-anak yang harus bersekolah di desa terdekat kesulitan menempuh perjalanan saat musim hujan. Risiko keselamatan pun meningkat karena kondisi jalan yang licin dan berlumpur.
Situasi ini jelas membutuhkan solusi konkret agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari ketidakpastian status aset jalan tersebut.
Permintaan DPRD Kukar agar perusahaan mengambil langkah cepat dalam memperbaiki jalan diharapkan menjadi pintu masuk bagi upaya lebih besar ke depan. Jika jalan bisa segera dihibahkan, maka pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pembangunan permanen yang lebih berkualitas.
Namun, sambil menunggu proses tersebut, masyarakat berharap perusahaan tidak menutup mata terhadap kesulitan yang mereka hadapi setiap hari.
Kasus Desa Menamang Kiri ini sekaligus menjadi cerminan bahwa pembangunan infrastruktur pedesaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi dengan pihak swasta yang beroperasi di daerah tersebut. Kolaborasi nyata akan mempercepat terwujudnya akses yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan administrasi dapat berjalan tanpa hambatan.
Dengan kondisi saat ini, desakan DPRD Kukar agar perusahaan segera memperbaiki jalan di Desa Menamang Kiri menjadi suara yang mewakili kepentingan masyarakat.
Harapannya, langkah cepat bisa diambil sehingga warga tidak lagi terjebak dalam kesulitan akses, terutama saat musim hujan datang.
