Samarinda –Aksi protes mewarnai halaman Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur pada Senin (22/9/2025). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK) Kaltim turun ke jalan untuk menyampaikan lima tuntutan terkait dugaan pemborosan anggaran dan praktik yang dinilai sarat kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WITA. Massa membawa spanduk, poster, serta pengeras suara yang berisi pesan antikorupsi. Dalam orasi mereka, AMAK menyoroti penggunaan anggaran daerah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik. Fokus utama mereka tertuju pada alokasi anggaran jasa influencer dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) 2025 sebesar Rp1,7 miliar. AMAK menilai dana ini tidak memiliki transparansi yang memadai serta belum ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Menurut para mahasiswa, penggunaan anggaran untuk jasa influencer menunjukkan ketimpangan kebijakan pemerintah daerah. Sementara itu, sektor lain yang dianggap lebih prioritas, seperti pengembangan desa wisata, hanya memperoleh alokasi dana Rp250 juta. Bagi AMAK, perbedaan angka ini menggambarkan ketidakadilan dalam distribusi anggaran publik yang seharusnya berpihak pada masyarakat luas.
Selain anggaran influencer, AMAK juga menyoroti proses seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kaltim tahun 2025. Mereka menduga proses tersebut berlangsung tertutup dan sarat kepentingan tertentu. Para mahasiswa meminta Kejati untuk memeriksa secara menyeluruh tahapan seleksi direksi agar dapat memastikan tidak ada praktik nepotisme maupun kolusi di balik penunjukan jabatan penting tersebut.
Isu lain yang tak kalah penting adalah rangkap jabatan pada penunjukan Dewan Pengawas RSUD Kaltim periode 2025–2030. AMAK menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang bisa merugikan publik. Mereka mendesak agar Kejati melakukan penelusuran mendalam terhadap dugaan praktik rangkap jabatan tersebut, termasuk memeriksa dasar hukum dan mekanisme penunjukan para pejabat terkait.
Secara garis besar, AMAK menyampaikan lima tuntutan utama dalam aksinya di depan Kejati Kaltim:
Mendesak Kejati membuka penyelidikan terkait realisasi anggaran jasa influencer senilai Rp1,7 miliar.
Memeriksa proses seleksi Direksi BUMD Kaltim tahun 2025 yang dinilai tidak transparan.
Mengusut dugaan konflik kepentingan dalam penunjukan Dewan Pengawas RSUD Kaltim.
Memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan secara hukum.
Menindak tegas jika ditemukan unsur kolusi, korupsi, nepotisme (KKN) atau penyalahgunaan wewenang, serta menyampaikan proses hukum secara terbuka kepada publik.
Lima poin tuntutan ini menurut AMAK penting untuk ditegakkan agar tata kelola pemerintahan di Kaltim lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Mereka berharap Kejati tidak hanya menerima laporan tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam waktu dekat.
Aksi di depan Kantor Kejati Kaltim berjalan dengan pengamanan aparat kepolisian. Massa aksi menyampaikan orasi secara bergantian sembari menyerahkan berkas laporan resmi yang berisi rincian dugaan penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran prosedur tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, yang hadir menerima perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa Kejati akan mempelajari laporan dan aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi AMAK ini bukan kali pertama terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok mahasiswa di Kaltim memang rutin mengawal isu transparansi anggaran dan tata kelola pemerintahan. Mereka memposisikan diri sebagai elemen kontrol sosial yang berupaya memastikan pemerintah daerah mengelola keuangan secara terbuka.
Pengamat kebijakan publik di Kaltim menilai aksi mahasiswa seperti ini penting untuk menjaga ruang publik tetap kritis. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya melaksanakan program tetapi juga memperhatikan prioritas anggaran, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas lembaga. Dalam konteks alokasi anggaran jasa influencer dan seleksi pejabat, transparansi dan keterbukaan informasi publik menjadi kunci agar tidak muncul kecurigaan praktik korupsi atau kolusi.
Hingga sore hari, aksi berjalan tertib dan berakhir setelah mahasiswa membacakan pernyataan sikap secara bersama-sama. Mereka berkomitmen akan terus memantau perkembangan laporan yang sudah diserahkan ke Kejati. Para mahasiswa juga menyatakan siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons nyata.
Dengan lima tuntutan ini, AMAK menegaskan bahwa mahasiswa tetap menjadi bagian dari kontrol publik terhadap pemerintah daerah. Mereka berharap Kejati Kaltim dapat menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dan menjaga integritas lembaga negara di mata masyarakat.
