Kutai Kartanegara –Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025 resmi disahkan DPRD Kukar dengan nilai Rp 11,1 triliun pada rapat paripurna, Selasa (30/9/2025) malam.
Dilansir dari kaltimtoday.co, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa anggaran ini akan difokuskan pada program prioritas, salah satunya Beasiswa Kukar Idaman Terbaik. Meski demikian, ia menyebut tidak ada penambahan agenda baru di bidang infrastruktur. Seluruh kegiatan fisik yang berjalan saat ini hanya mengalami pergeseran anggaran.
“Di perubahan tidak ada penambahan agenda kegiatan infrastruktur yang baru, semuanya cuma pergeseran. Dan yang paling ditunggu-tunggu untuk saya sendiri adalah beasiswa. Karena setelah disahkannya perubahan ini oleh teman-teman DPRD Kukar, kita tunggu DPA-nya dan dana yang ditunggu oleh mahasiswa kita, kurang lebih 4.000 orang di Kukar, itu bisa dicairkan. Karena sudah banyak yang kosnya nunggak, sudah banyak yang UKT belum full bayarnya,” terang Rendi.
Menurutnya, pencairan beasiswa ini menjadi angin segar bagi ribuan mahasiswa Kukar yang saat ini tengah berjuang menyelesaikan pendidikan tinggi mereka.
“Banyak yang sudah menunggak kos atau belum bisa bayar penuh. Dengan pencairan ini, mereka bisa sedikit lega,” ujarnya.
Di sisi lain, Rendi juga mengingatkan bahwa Kukar tidak bisa sepenuhnya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH). Mulai tahun depan, DBH akan mengalami pemerataan sehingga daerah penghasil tidak lagi mendapatkan porsi besar.
“Tahun depan dampaknya akan semakin terasa. Kalau biasanya uang yang berputar di Kukar lebih dari Rp 10 triliun, maka ke depan hanya sekitar Rp 5 triliun. Artinya setengahnya hilang,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut akan berdampak langsung pada pendapatan daerah, perputaran ekonomi, hingga inflasi.
“Itu hukum ekonomi, mau tidak mau harus kita hadapi,” pungkasnya.
