Penulis: Muthia Salsabila, Mahasiswa Universitas Mulawarman
Di tengah hiruk pikuk politik dan ekonomi Tahun 2025, polemik keuangan negara Indonesia kembali menjadi sorotan utama. Pada 10 September 2025 secara resmi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani berganti menjadi Purbaya Yudhi Sadewa, keputusan Bank Indonesia memangkas suku bunga secara mengejutkan, hingga defisit anggaran yang semakin melebar, sehingga bikin banyaknya orang bertanya-tanya: bisakah Indonesia tetap tumbuh cepat tanpa mengorbankan kepercayaan pasar dan stabilitas jangka panjang?
Per Agustus tahun 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tembus hingga Rp321,6 triliun atau sekitar 1,35% dari total ekonomi nasional, targetnya akhir tahun bisa sampai 2,78% PDB. Sementara itu, utang pemerintah diperkirakan mencapai 39% PDB angka ini masih tergolong aman, tapi bisa berbahaya kalau belanja negara terus jor-joran tanpa diimbangin dengan penerimaan yang kuat, lama-lama bisa bikin ngeri
Nah, artinya kita butuh Jalan Tengah. Bukan hanya sekedar pilihan antara “irit banget” atau “boros banget”, tapi mencari strategi yang lebih sehat yaitu dengan memperkuat pemasukan, menata subsidi agar tepat sasaran dan memastikan Bank Indonesia tetap bebas dari Tarik menerik politik.
Kunci Utama: Reformasi Penerimaan Negara
Kementerian Keuangan sendiri menegaskan bahwa percepatan belanja negara yang harus diimbangi dengan pemasukan yang solid. Namun sayangnya, penerimaan pajak tahun ini justru melambat. Kalau defisit ditutup dengan utang baru, resikonya generasi berikutnya yang bakal menanggung beban utang.
Solusi yang lebih adil?
- Memperluas basis pajak lewat digitalisasi
- Tegas terhadap kelompok kaya yang suka ngeles dari pajak
- Memberi insentif agar UMKM mau masuk ke sistem formal
Dengan cara ini, negara tetap punya dana, tapi rakyat kelas menengah bawah tidak terbebani dan tidak menjadi korban tambahan.
Subsidi: Jangan Dipangkas Sembarangan
Belanja subsidi energi (BBM, listrik, LPG) jadi salah satu pengeluaran terbesar negara. Tapi kalau di potong mentah-mentah, yang paling menderita justru rakyat kecil. Oleh karna itu solusinya subsidi tepat sasaran.
Contohnya: dengan penggunaan identitas digital biar subsidi hanya dinikmati masyarakat miskin dan rentan. Sisanya bisa dialihkan untuk hal produktif seperti pelatihan kerja atau Pembangunan infrastruktur lokal.
Jaga Kepercayaan: Bank Indonesia Harus Independen
Keputusan Bank Indonesia menurunkan suku bunga di 2025 ini sangat bikin pasar kaget. Apalagi terjadi di saat rupiah melemah, dolar lagi menguat dan menteri keuangan baru saja dilantik. Investor jadi curiga : jangan-jangan kebijakan ekonomi kita dipengaruhi politik?
Padahal, kepercayaan pasar itusangat penting. Kalau saja pasar hilang kepercayaan, modal asing bisa kabur dan inflansi makin sulit dikendalikan. Itu sebabnya, transparansi kebijakan dan independensi Bank Indonesia dari intervensi politik harus dijaga mati-matia.
Kesimpulan: Cari Jalan Tengah yang Sehat
Polemik keuangan negara 2025 sebenarnya bukan soal pilih antara pertumbuh cepat atau jaga stabilitas, tapi kuncinya ada pada keseimbangan.
Langkah yang perlu dilakukan:
- Perkuat penerimaan negara lewat reformasi pajak yang adil.
- Ubah subsidi jadi tepat sasaran, bukan dipangkas sembarangan.
- Tegakkan disiplin fisikal dan biarkan Bank Indonesia tetap independent.
Kalau langkah ini dijalankan, Indonesia bisa tetap tumbuh maju tanpa harus menggadaikan masa depan. Ekonomi tetap bisa jalan maju, tapi dengan generasi mendatang yang tidak harus pusing memikirkan utang negara yang menumpuk.
