Penulis: Bima Angga Saputra, Mahasiswa Universitas Mulawarman
Korupsi masih menjadi penyakit lama yang sulit disembuhkan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Hampir setiap tahun ada saja kasus penyalahgunaan anggaran yang terbongkar, mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Dampaknya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membuat masyarakat semakin sulit percaya pada pemerintah.
Padahal, sistem keuangan negara kita sebenarnya sudah cukup modern. Pemerintah sudah memakai anggaran berbasis kinerja, desentralisasi fiskal, hingga sistem digital untuk meminimalkan penyalahgunaan. Namun, di lapangan masih banyak celah. Birokrasi yang berbelit, lemahnya pengawasan, dan budaya politik yang penuh transaksi sering membuka ruang terjadinya korupsi.
Kasus korupsi dana desa, proyek infrastruktur yang dimark-up, atau penyelewengan bansos adalah contoh nyata bahwa aturan yang bagus bisa saja dibajak untuk kepentingan pribadi. Sebenarnya sudah ada berbagai upaya pencegahan, seperti penerapan sistem e-budgeting, keterbukaan informasi publik, dan pelibatan masyarakat dalam mengawasi anggaran. Namun langkah ini sering tidak maksimal karena keterbatasan kemampuan pengawasan dan adanya perlawanan dari pihak-pihak yang masih ingin mempertahankan pola lama.
Ada tiga hal penting yang harus diprioritaskan. Pertama, sistem keuangan negara harus didigitalisasi penuh dari pusat hingga desa, sehingga semua transaksi bisa diawasi secara langsung. Kedua, masyarakat dan media perlu diperkuat perannya sebagai pengawas, karena tekanan publik terbukti mampu membuat birokrasi lebih transparan. Ketiga, penegakan hukum harus tegas dan adil, tanpa pandang bulu, agar ada efek jera yang nyata bagi pelaku korupsi.
Korupsi dalam keuangan negara bukan cuma soal teknis anggaran, tapi juga soal moral, budaya politik, dan keberanian menegakkan hukum. Selama masih ada anggapan bahwa korupsi adalah jalan pintas untuk memperkaya diri atau membiayai kepentingan politik, maka tata kelola yang bersih hanya akan jadi slogan. Karena itu, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk membangun sistem yang jujur, transparan, dan benar-benar berpihak pada rakyat.
