Kalimantan Timur – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Pahlevi, angkat bicara terkait fenomena kelangkaan beras premium yang belakangan ini dirasakan masyarakat Kaltim.
Menurutnya, ada dua faktor utama yang menjadi penyebab kelangkaan.
“Pertama, faktor alam seperti tingginya curah hujan yang berdampak pada produksi di daerah penghasil beras. Kedua, secara struktur wilayah, Kaltim memang bukan daerah basis pertanian sehingga sangat bergantung pada pasokan dari luar, seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Begitu pasokan terganggu, langsung terasa di masyarakat,” jelas Reza kepada gerbangnusantaranews.id (19/08/2025).
Solusi Jangka Pendek dan Panjang
Ia menegaskan, dalam jangka pendek solusi yang bisa ditempuh adalah memaksimalkan cadangan beras Bulog dan mendatangkan suplai tambahan dari luar daerah.
Namun untuk jangka panjang, Kaltim tidak boleh terus bergantung pada daerah lain.
“Harus ada kebijakan serius membangun ketahanan pangan lokal, membuka kawasan pertanian baru, meningkatkan produktivitas petani, hingga mengembangkan lumbung pangan daerah,” tegasnya.
Perkuat Pengawasan Distribusi
DPRD, kata Reza, juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalur distribusi beras.
Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun permainan harga oleh oknum tertentu.
“Koordinasi dengan Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, hingga aparat penegak hukum harus diperketat agar distribusi tetap lancar dan tidak menimbulkan masalah di tingkat masyarakat,” ungkapnya.
Evaluasi Peran Bulog dan Pemprov
Terkait peran Bulog dan Pemprov Kaltim, Reza menilai keduanya masih perlu ditingkatkan.
“Bulog sudah berupaya menyalurkan cadangan beras pemerintah, namun kendala distribusi dan volume masih ada. Sementara Pemprov Kaltim jangan menunggu harga naik dulu baru bergerak. Sistem peringatan dini atau early warning system pangan penting dibangun agar masyarakat tidak terlalu terdampak,” ujarnya.
Dorongan Operasi Pasar
Lebih lanjut, DPRD Kaltim mendorong adanya operasi pasar dan intervensi harga untuk menjaga stabilitas harga beras di tengah masyarakat.
“Langkah ini penting agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin terbebani. Namun sekali lagi, solusi jangka panjang tetap harus diarahkan pada kemandirian pangan Kaltim,” ujarnya.
Namun ia kembali mengingatkan, bahwa solusi jangka panjang tetap harus diarahkan pada pembangunan kemandirian pangan Kaltim.
“Intinya, jangka pendek kita harus memastikan distribusi lancar dan harga stabil. Tapi jangka panjang, Kaltim harus berani membangun ketahanan pangan sendiri,” pungkasnya.
