Perwakilan forum Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Marangkayu menyampaikan sejumlah evaluasi terhadap pelaksanaan program Rp 50 juta per-RT dalam pertemuan bersama Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto. Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi wadah bagi para ketua RT untuk mengemukakan aspirasi sekaligus memberi masukan bagi penyempurnaan program yang sudah berjalan sejak beberapa tahun terakhir.
Dalam forum tersebut, sejumlah catatan penting disampaikan. Salah satunya terkait peningkatan porsi pembangunan fisik. Banyak RT menilai bahwa alokasi dana sebesar Rp 50 juta selama ini masih lebih banyak terserap untuk kegiatan nonfisik, sehingga kebutuhan infrastruktur lingkungan kerap tertunda. Ketua RT di beberapa desa mengusulkan agar skema anggaran ke depan bisa memberikan ruang lebih luas untuk pembangunan sarana dasar seperti jalan lingkungan, drainase, hingga penerangan jalan.
Selain itu, forum RT juga menyoroti soal insentif bagi kelompok kerja (Pokja) yang menjadi bagian dari pelaksana kegiatan. Menurut mereka, insentif yang ada saat ini masih tergolong minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban. Usulan kenaikan insentif dianggap penting untuk menjaga semangat kerja sekaligus menjamin kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Isu lain yang turut mencuat adalah terkait perluasan jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui dana RT. Beberapa ketua RT menyampaikan bahwa kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput sangat beragam, mulai dari kegiatan pendidikan nonformal, dukungan kesehatan lingkungan, hingga program pemberdayaan ekonomi kreatif. Karena itu, mereka mendorong agar regulasi penggunaan dana ke depan lebih fleksibel sehingga bisa menjawab kebutuhan nyata masyarakat sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Soal pencairan dana juga menjadi sorotan utama. Banyak RT mengeluhkan proses pencairan yang kerap terlambat, sehingga mereka terpaksa menggunakan dana pribadi atau sistem talangan untuk memastikan kegiatan berjalan tepat waktu. Kondisi ini dianggap memberatkan dan berpotensi menimbulkan masalah administrasi. Forum RT pun meminta agar pemerintah daerah bersama dinas terkait melakukan percepatan pencairan, sekaligus menyederhanakan prosedur agar dana bisa segera digunakan di awal tahun anggaran.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen memperkuat program berbasis RT sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat paling bawah. Ia menyebut, program Rp 50 juta per-RT telah memberi dampak positif dalam mendorong partisipasi masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan. Namun, ia juga mengakui bahwa sejumlah hal memang perlu diperbaiki agar manfaatnya lebih optimal.
Aulia menyampaikan, seluruh aspirasi yang masuk akan menjadi bahan penting dalam penyusunan petunjuk teknis (juknis) untuk program terbaru, yakni Rp 150 juta per-RT, yang direncanakan akan berlaku dalam waktu dekat. Menurutnya, kenaikan anggaran hingga tiga kali lipat ini bukan hanya soal besaran dana, melainkan juga harus diiringi dengan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang lebih matang.
“Dana RT adalah instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar pembangunan fisik. Jadi kita akan tetap memastikan fokusnya ada pada bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Aulia dalam forum tersebut.
Kepala DPMD Kukar Arianto menambahkan bahwa pihaknya akan menyusun regulasi yang lebih jelas dan responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin dana sebesar itu terhambat hanya karena mekanisme pencairan atau keterbatasan jenis kegiatan yang diperbolehkan. Oleh karena itu, penyusunan juknis akan dilakukan dengan melibatkan perwakilan RT dari berbagai kecamatan agar aturannya benar-benar menjawab kebutuhan.
Dengan adanya forum evaluasi ini, pemerintah daerah berharap program dana RT ke depan tidak hanya menjadi instrumen administrasi, tetapi benar-benar menjadi katalis perubahan sosial-ekonomi di tingkat lingkungan. RT sebagai unit terkecil pemerintahan memiliki peran strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran menyentuh langsung kebutuhan warga.
Forum di Marangkayu ini pun menjadi gambaran bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat. Bupati Aulia menegaskan, keterlibatan RT bukan hanya dalam pelaksanaan program, tetapi juga dalam perencanaan dan evaluasi agar arah pembangunan lebih tepat sasaran.
Dengan kenaikan anggaran menjadi Rp 150 juta per-RT, tantangan yang dihadapi tentu semakin besar. Namun, jika manajemen program bisa diperbaiki sesuai masukan yang ada, maka skema baru ini berpotensi menjadi salah satu inovasi pembangunan berbasis komunitas terbesar di Kukar, bahkan di Kalimantan Timur.
