Kalimantan Timur -Ditengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan bahwa pembangunan jalan penghubung Samarinda Kutai Barat harus tetap menjadi prioritas pemerintah.
Menurutnya, jalur ini bukan sekadar sarana transportasi, tetapi juga urat nadi pergerakan masyarakat di berbagai sektor.
“Jalan Kutai Barat–Samarinda merupakan akses penting bagi masyarakat. Akses ini menghubungkan Kutai Barat ke Kutai Kartanegara dan Samarinda, sehingga sangat vital,” ujar Edwin dilansir dari tribunkaltim.co.
Ia menekankan, manfaat jalan tidak hanya dirasakan dari sisi ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada layanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan.
Pasien rujukan ke rumah sakit di Samarinda, kata Edwin, akan lebih mudah ditangani bila akses jalan lancar.
Begitu pula pelajar dan mahasiswa asal Kutai Barat yang menuntut ilmu di ibu kota provinsi tidak lagi terkendala mobilitas.
“Kalau akses lancar, membawa pasien rujukan ke Samarinda tidak terkendala. Begitu juga untuk anak-anak kita yang sekolah atau kuliah di ibukota provinsi,” terangnya.
Dari sisi ekonomi, Bupati menjelaskan bahwa kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap distribusi barang.
Jalan yang baik akan memperlancar transportasi logistik sehingga biaya bisa ditekan. Hal ini berdampak pada harga barang kebutuhan sehari-hari di Kutai Barat.
“Kalau akses lancar, distribusi barang mudah, harga pun murah,” ungkapnya.
Persoalan disparitas harga selama ini memang menjadi keluhan warga di wilayah barat Kalimantan Timur.
Biaya transportasi yang tinggi sering kali membuat harga bahan pokok lebih mahal dibandingkan Samarinda. Dengan perbaikan jalan, diharapkan selisih harga tersebut bisa berkurang.
Pemerintah daerah memahami kondisi fiskal nasional yang mendorong efisiensi di berbagai sektor.
Namun, Edwin menegaskan, efisiensi tidak boleh diartikan sebagai penghapusan program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jalan penghubung Samarinda–Kutai Barat, menurutnya, adalah kebutuhan utama yang harus tetap diperjuangkan.
“Efisiensi boleh dilakukan, tapi jangan sampai mengorbankan akses jalan yang menjadi tulang punggung pergerakan warga,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan meningkatkan komunikasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui satuan kerja di daerah.
Koordinasi ini diharapkan memastikan agar proyek peningkatan jalan tetap masuk dalam skala prioritas nasional maupun provinsi.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian PU melalui satker di daerah,” jelas Edwin.
Warga Kutai Barat menaruh harapan besar pada pernyataan bupati ini. Mereka berharap akses jalan yang baik tidak hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap ekonomi rumah tangga dan pelayanan publik.
Jalan yang terpelihara diyakini akan membuka peluang pembangunan lebih merata antara wilayah barat dan ibu kota provinsi.
Edwin menambahkan, pembangunan jalan bukan hanya proyek jangka pendek.
Lebih dari itu, jalan merupakan investasi jangka panjang yang akan memicu pertumbuhan wilayah. Infrastruktur yang baik mempercepat pergerakan orang dan barang, serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kalau bicara pembangunan, infrastruktur dasar seperti jalan justru investasi untuk masa depan. Dengan jalan yang baik, ekonomi lebih bergerak dan pelayanan publik semakin cepat,” pungkasnya.
Dengan penegasan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengirim pesan jelas kepada pemerintah provinsi maupun pusat: meski anggaran harus efisien, infrastruktur vital seperti jalan Samarinda–Kutai Barat tetap harus dijaga dalam skala prioritas.
