Kutai Barat — Proyek Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengumumkan tender redesain senilai Rp 3 miliar melalui APBD. Meskipun proyek ini telah lama menjadi janji pembangunan strategis, hingga kini belum ada tanda-tanda dimulainya konstruksi fisik di lapangan.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar terkait keseriusan pemerintah dalam menuntaskan pembangunan jembatan tersebut. Proses perencanaan yang terus diulang dinilai memperlambat manfaat yang seharusnya sudah bisa dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah penghubung Kecamatan Sendawar dan sekitarnya.
Pengumuman tender baru ini menambah daftar panjang proses administratif yang belum berujung pada realisasi fisik. Padahal, infrastruktur seperti Jembatan ATJ sangat penting untuk mempercepat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Minimnya transparansi tahapan dan progres pembangunan juga memperkuat kesan bahwa proyek ini kurang mendapatkan prioritas dalam agenda pembangunan daerah. Alih-alih mempercepat pengerjaan, pemerintah kembali fokus pada kajian desain yang seharusnya sudah final sejak lama.
Jika pola ini terus berlanjut, dikhawatirkan proyek Jembatan ATJ akan menjadi contoh klasik dari pembangunan yang lambat, penuh birokrasi, dan minim dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
