Kutai Kartanegara –Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kutai Kartanegara menyayangkan pemangkasan sejumlah kebutuhan prioritas daerah di tengah isu defisit anggaran.
Beberapa program yang terdampak di antaranya Pekan Adat Erau, beasiswa Kukar Idaman, serta penyelesaian infrastruktur seperti pasar yang belum rampung, hingga proyek pembangunan lain yang masih terbengkalai.
Menurutnya, hal-hal prioritas semacam ini seharusnya dibahas secara komprehensif sebagai langkah awal membangun ekosistem yang baik di Kukar, dengan orientasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Objektivitas kebijakan harus dinilai dari skala kepentingan umum, bukan sekadar seremonial kelompok elit semata,” tegasnya.
Ia juga menyoroti gelaran Kukarland, sebuah event hiburan yang menurutnya memakan anggaran cukup besar.
“Kita tidak anti konser, tapi harus melihat kebutuhan yang lebih mendesak. Hiburan boleh, sebagai refleksi masyarakat, namun mohon dipertimbangkan kembali. DPR harus punya prinsip tegas dalam persoalan budgeting dan controlling,” ujarnya.
HMI Kukar mengingatkan, di lapangan masih banyak persoalan mendasar yang belum teratasi, seperti angka kemiskinan yang tinggi, anak putus sekolah, hingga komoditas lokal yang tidak berkembang.
Ia berharap, ke depan Pemkab dan DPRD Kukar dapat bersinergi dan lebih selektif dalam perencanaan pembangunan daerah agar anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
