Kutai Kartanegara -Di tengah perdebatan mengenai kondisi keuangan daerah, muncul dua pernyataan yang tampak berseberangan. Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, menegaskan bahwa tidak ada defisit dalam APBD 2025.
Namun pada saat bersamaan, Pemkab Kukar justru mengambil langkah mengejutkan: menghentikan sementara seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor: B – 2951/BPBJ/065.11/07/2025 yang ditandatangani pada 14 Juli 2025. Dalam surat itu disebutkan bahwa seluruh proses belanja pengadaan, mulai dari e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, hingga tender dihentikan sementara waktu, kecuali untuk beberapa kegiatan tertentu.
Langkah penghentian ini merupakan hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disebut sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan indikasi defisit dan permasalahan fiskal.
Namun, pernyataan dari Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani berseberangan dengan narasi tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada defisit yang tercermin dalam struktur APBD 2025.
“Kalau bicara defisit, seharusnya terlihat di struktur anggaran saat penetapan APBD. Faktanya, tidak ada perubahan struktur yang mengindikasikan defisit,” ujar Yani seperti dikutip dari Poskota Kaltim.
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan di publik: jika tidak ada defisit, mengapa seluruh pengadaan harus dihentikan?
Surat Edaran tersebut bahkan menyebut bahwa akun para pelaku pengadaan (PPK, Pokmil, dan Pejabat Pengadaan) dinonaktifkan sementara hingga 19 Juli 2025. Akun tersebut hanya dapat diaktifkan kembali jika kegiatan pengadaannya masuk dalam kategori pengecualian.
Adapun kegiatan yang dikecualikan dalam penghentian ini meliputi:
Program yang bersumber dari dana Earmark (DAK, DAU tertentu, DBH Sawit, dll),
Kebutuhan layanan dasar (SPM),
Obat dan makanan pasien di rumah sakit dan puskesmas,
Pelayanan masyarakat di tingkat kelurahan,
Kegiatan 17 Agustus dan MTQ.
Kebijakan ini dinilai sebagian pihak sebagai bentuk manajemen fiskal yang terlalu konservatif, sementara yang lain menganggapnya sebagai sinyal tekanan likuiditas.
DPRD Kukar pun meminta transparansi lebih dari pihak Pemkab terkait kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.
Yani menekankan bahwa pengendalian belanja sah-sah saja dilakukan, namun perlu dibarengi dengan komunikasi yang jernih kepada publik.
“Jangan sampai publik menduga Kukar sedang bermasalah, padahal ini hanya soal teknis dan kehati-hatian belanja,” pungkasnya.
Meski disebut sebagai langkah antisipatif, penghentian total pengadaan di tengah tahun anggaran ini tetap menimbulkan kebingungan, khususnya bagi pelaku pengadaan dan OPD, karena berdampak langsung pada ritme kerja dan realisasi program.
