Samarinda – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp 4,5 triliun menjadi ujian bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur. Dampaknya dirasakan langsung pada perencanaan belanja daerah, memaksa pemerintah provinsi untuk meninjau ulang prioritas pengeluaran, sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat tidak terganggu.
Pemangkasan ini datang pada saat yang sensitif. Proyeksi Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan minerba yang semula diperkirakan mencapai Rp 8–9 triliun, kini dipangkas menjadi sekitar Rp 4–5 triliun. Kondisi ini menuntut Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian anggaran dengan cermat. Pemerintah daerah harus memilah belanja yang benar-benar penting dan menunda program yang tidak mendesak, agar pelayanan publik tetap optimal.
Sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur strategis tetap menjadi prioritas utama. Begitu juga dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menjadi bagian dari visi jangka panjang daerah. Dengan fokus pada program-program esensial, Pemprov berupaya agar masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari pemangkasan TKD.
Di sisi lain, pemerintah daerah tengah menyiapkan APBD 2026 sebesar Rp 21,3 triliun, sesuai dengan KUA-PPAS yang disepakati bersama DPRD Kaltim. Angka ini masih bisa berubah melalui APBD Perubahan jika ada kebijakan baru dari pemerintah pusat. Sementara untuk tahun berjalan, APBD Perubahan 2025 sedang difinalisasi, dengan target penyelesaian dalam pekan ini. Penyesuaian ini juga mempertimbangkan kondisi fiskal terbaru, termasuk tekanan dari pemangkasan TKD.
Strategi Pemprov Kaltim tidak hanya fokus pada penghematan belanja. Pemerintah daerah juga berupaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), termasuk efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan dari sektor potensial. Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar.
Dampak pemangkasan TKD juga membuka peluang evaluasi terhadap program tambahan yang bersifat non-esensial. Pemerintah daerah akan meninjau kembali kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan layanan dasar. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga fokus pada kebutuhan masyarakat, sambil memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efektif.
Meski tekanan anggaran cukup besar, pemerintah provinsi menekankan komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Program esensial yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan dukungan terhadap IKN, tetap berjalan sesuai rencana. Sementara program tambahan dievaluasi agar tidak membebani APBD.
Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan hati-hati Pemprov Kaltim dalam menghadapi pemangkasan TKD. Dengan menyesuaikan belanja, memperkuat PAD, dan fokus pada program esensial, pemerintah daerah berupaya meminimalkan risiko terhadap pelayanan publik. Tujuannya jelas: meski terjadi tekanan fiskal, masyarakat tetap dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tanpa gangguan.
Pemangkasan TKD menjadi pengingat bagi pemerintah daerah bahwa pengelolaan anggaran harus fleksibel dan terencana. Dalam kondisi yang menantang, prioritas tetap jelas—melindungi layanan dasar masyarakat dan mendukung pembangunan strategis. Dengan strategi ini, Pemprov Kaltim berupaya menjaga stabilitas fiskal sekaligus keberlanjutan pembangunan, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi warga.
