Kutai Barat, Kalimantan Timur – Di antara deburan arus Sungai Mahakam yang membelah wilayah Kutai Barat, berdiri dua tiang raksasa dari beton yang kini menjadi simbol dari harapan yang tertunda. Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ), proyek penghubung yang digadang-gadang menjadi infrastruktur strategis penghubung antara Kecamatan Melak dan Mook Manaar Bulatn, kini telah bertahun-tahun mangkrak tanpa kejelasan penyelesaian.
Proyek ini dimulai pada tahun 2012 dengan niat mulia untuk membuka isolasi wilayah pedalaman dan mempercepat konektivitas dari Kutai Barat menuju Samarinda. Jika rampung, jembatan sepanjang lebih dari 1.000 meter ini diproyeksikan memangkas jarak tempuh hingga 100 kilometer, serta menjadi akses vital untuk transportasi barang, jasa, dan masyarakat.
Namun kenyataan berkata lain. Sejak tahun 2015, proyek ini terhenti. Hanya dua tiang pylon yang berdiri, tanpa sambungan, tanpa aktivitas konstruksi, dan tanpa kejelasan hukum.
Masalah Teknis dan Administratif Membelit
Berdasarkan laporan dari Kaltim Post, penyebab mangkraknya proyek ini cukup kompleks. Mulai dari kemiringan tiang pylon yang dinilai tidak sesuai standar, struktur jembatan yang terlalu rendah untuk dilewati kapal besar, hingga hilangnya dokumen teknis penting seperti Detail Engineering Design (DED).
Pemkab Kutai Barat pun dinilai lambat merespons masalah ini. Banyak kalangan menilai alasan yang dikemukakan pemerintah terkesan mengulur waktu. Bahkan DPRD Kutai Barat dalam rapat paripurna LKPJ Bupati TA 2024 lalu menyatakan Pemkab terlalu banyak memberikan alasan tanpa solusi nyata. Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai, menegaskan bahwa penyelesaian ATJ adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Ini bukan sekadar proyek. Ini adalah kebutuhan dan harapan masyarakat luas,” ujar Ridwai, Sabtu (10/5/2025).
Upaya Melanjutkan Pembangunan
Pemkab Kutai Barat mengklaim sedang melakukan kajian teknis ulang untuk menentukan kelayakan struktur yang sudah berdiri selama lebih dari satu dekade. Sementara itu, mereka juga tengah menyiapkan berkas hukum untuk mendapatkan pendapat dari Kejaksaan Negeri (Legal Opinion) terkait status dan kelanjutan proyek tersebut. Langkah ini dilakukan berdasarkan petunjuk KPK untuk menghindari potensi pelanggaran hukum ke depannya.
Di sisi lain, Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) berencana membuat jembatan baru di lokasi berdekatan, sebagai pengganti jembatan ATJ lama. Proyek pengganti ini diharapkan bisa masuk dalam tahap perencanaan teknis pada 2024, dan jika tidak ada hambatan, pelaksanaannya dapat dimulai paling lambat 2025.
Bupati Kutai Barat FX Yapan menyatakan bahwa Pemkab akan mendukung penuh proyek jembatan pengganti, meski pelaksanaan fisik sepenuhnya ditangani oleh pusat. Ia juga mengisyaratkan bahwa jembatan pengganti ini tidak akan mengandalkan struktur yang lama.
Harapan Masyarakat: Dari Transportasi ke Identitas Budaya
Masyarakat Kutai Barat, khususnya mereka yang tinggal di Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan sekitarnya, telah lama menantikan realisasi jembatan ini. Ketergantungan pada kapal feri menjadi satu-satunya akses penyeberangan, dengan risiko tinggi terutama pada malam hari dan saat cuaca buruk.
Lebih dari sekadar infrastruktur, jembatan ini memiliki makna simbolis. Nama Aji Tulur Jejangkat diambil dari tokoh legendaris dalam budaya Dayak, yang diyakini sebagai leluhur sekaligus lambang persatuan masyarakat adat di Kutai Barat. Menyelesaikan jembatan ini sama halnya dengan menghormati sejarah dan identitas lokal.
Akan Menjadi Prioritas Pemprov Kaltim
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) dan jalan penghubung Kutai Barat–Mahakam Ulu menjadi prioritas provinsi. Pemprov akan menindaklanjuti pembangunan jembatan tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan anggaran pusat. Hal ini sejalan dengan harapan masyarakat akan peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Salah satunya, penyelesaian Jembatan Aji Tulur Jejangkat di Kabupaten Kutai Barat yang mangkrak,” kata Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji dikutip instagram Pemprov_kaltim, Sabtu (22/3/2025).
Wagub Seno Aji menegaskan bahwa sektor infrastruktur menjadi program prioritas pemerintah daerah bersama gubernur Rudy Mas’ud.
“Pembangunan dan peningkatan jalan di Mahulu kita prioritaskan. Dalam tiga tahun akan kita selesaikan,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, Aji Fitra Firnanda, mengatakan pihaknya telah menerima arahan dari Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur strategis di berbagai kabupaten/kota.
“Pembangunan jalan di Mahakam Ulu agar secepatnya dilaksanakan, termasuk prioritas di kabupaten dan kota lainnya,” ucap Fitra.
Pembangunan Jembatan ATJ dan peningkatan jalan Kubar-Mahulu diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.
Selain itu, proyek ini juga selaras dengan visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, khususnya dalam meningkatkan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan daerah.
Arah ke Depan: Komitmen Nyata Diperlukan
Publik kini menunggu keseriusan dari pemerintah di semua level. Masyarakat berharap tidak ada lagi tarik-ulur tanggung jawab antara Pemkab, Pemprov, dan Pemerintah Pusat. Keterbukaan informasi, kepastian anggaran, serta komitmen politik menjadi kunci untuk menyelamatkan proyek yang selama ini hanya jadi wacana di atas kertas.
Sebagian kalangan menyarankan agar proyek ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) agar bisa mendapatkan prioritas pendanaan dan perhatian dari pemerintah pusat. Namun untuk itu, Pemkab Kutai Barat harus segera melengkapi dokumen teknis dan perizinan yang diperlukan.
