Kutai Kartanegara – Pemotongan anggaran program beasiswa di Kabupaten Kutai Kartanegara menuai kritik dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kukar, Alif Turiadi.
Ia menyayangkan langkah tersebut, terlebih DPRD Kukar sebelumnya menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar dalam kondisi stabil tanpa defisit.
“Saya menyayangkan adanya pemotongan itu, karena DPRD sendiri menyatakan APBD tetap ada dan tidak ada defisit anggaran. Mengapa harus dipotong? Sangat disayangkan adanya pemotongan ini,” tegas Alif, kepada gerbangnusantaranews.id Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang wajib dijamin pemerintah.
Kebijakan pengurangan anggaran beasiswa, lanjut Alif, dikhawatirkan berdampak langsung pada ribuan pelajar dan mahasiswa yang selama ini mengandalkan bantuan tersebut.
“Saya berharap pemerintah bisa memberikan hak-hak dasar untuk masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Tongkat estafet pembangunan ada pada anak-anak kita yang harus dipersiapkan menjadi generasi emas,” ujarnya.
Selain soal beasiswa, Alif juga menanggapi isu pembangunan yang dilakukan Wakil Bupati Kukar di kampung halamannya.
Secara aturan, kata dia, tidak ada larangan ataupun keharusan pejabat membangun di daerah asalnya.
Namun, sebaiknya hal tersebut tidak terlalu dipertontonkan di tengah kondisi Kukar yang masih membutuhkan perhatian luas.
“Memang tidak ada larangan ataupun keharusan. Namun, lebih elok jika tidak dipertontonkan kepada masyarakat Kukar yang masih butuh sentuhan dan bantuan dari para pemimpin kita,” kata Alif.
Ia mengingatkan bahwa masih banyak persoalan mendesak di Kukar yang perlu segera dibenahi, terutama dalam hal pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Beliau seharusnya fokus pada birokrasi yang kurang beres, karena itu yang langsung berdampak pada masyarakat,” tambahnya.
Polemik ini mencuat setelah Pemkab Kukar mengumumkan penyesuaian besaran beasiswa tahun ini dengan alasan jumlah penerima yang lolos verifikasi jauh melebihi kuota awal.
Penjelasan ini memicu reaksi mahasiswa dan masyarakat yang mempertanyakan urgensi pemotongan, mengingat kondisi keuangan daerah dinilai masih aman.
Program Beasiswa Kukar selama ini menjadi kebijakan unggulan untuk mendukung pendidikan warga.
Namun, pengurangan anggaran dikhawatirkan akan menyulitkan banyak pelajar dan mahasiswa dalam melanjutkan studi mereka.
