Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ir. H. Ahmad Yani, menegaskan bahwa wacana pemotongan Beasiswa kukar idaman 2025 sebenarnya tidak perlu dilakukan.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi prioritas utama daerah, sehingga mahasiswa dan pelajar mendapat perhatian khusus dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang handal.
“Sebenarnya, nggak perlu ada pemotongan. DPRD malah minta ditambah, karena pendidikan jadi prioritas. Masyarakat, pelajar, dan mahasiswa kita perlu perhatian khusus dalam mencetak SDM yang handal,” ujar Ahmad Yani saat dihubungi gerbangnusantaranews.id via WhatsApp, Kamis malam (14/8/2025).
Isu pemotongan beasiswa sempat memicu aksi protes puluhan mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di halaman Kantor Bupati Kukar. Mereka menolak pengurangan nilai bantuan pendidikan dan menuntut kejelasan dari pemerintah daerah.
Menanggapi kabar bahwa keuangan Kukar tengah defisit, Ahmad Yani membantahnya.
“Kukar tidak defisit. Yang ada adalah perencanaan kegiatan yang tidak dibarengi perhitungan anggaran (pendapatan) yang sebenarnya,” tegasnya.
Terkait klarifikasi Wakil Bupati Rendi Solihin yang menyatakan akan ada tambahan anggaran Rp12,5 miliar melalui APBD Perubahan, Ahmad Yani memastikan DPRD siap membuka ruang anggaran.
“Harus ada keberpihakan kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang mengemban amanah meningkatkan SDM Kukar,” pungkasnya.
Dengan dukungan DPRD, publik berharap polemik beasiswa ini dapat segera terselesaikan tanpa mengorbankan hak mahasiswa penerima bantuan.
