Kutai Barat –Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, diguncang aksi mogok mengajar terbesar dalam sejarahnya. Sejak Rabu (17/9/2025) hingga Kamis (18/9/2025), ribuan guru dari 151 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri serentak menghentikan aktivitas mengajar. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai tidak adil dan semakin menurun.
Pantauan di sejumlah sekolah menunjukkan suasana lengang. Di kawasan Barong Tongkok, pagar-pagar sekolah dipenuhi spanduk bertuliskan “Mogok Kerja” dan “Setarakan TPP Guru”. Tidak ada proses belajar mengajar, sementara ratusan siswa hanya datang sebentar lalu pulang lebih awal. Situasi serupa juga terjadi di Jempang, Long Iram, Tering, Damai, Melak, hingga Muara Lawa.
Koordinator aksi, Theo Trinita, menyebut mogok mengajar ini merupakan puncak kekecewaan guru setelah berbagai dialog tak membuahkan hasil. “Hingga pagi ini ada 151 sekolah yang ikut mogok. Ini jalan terakhir setelah berbagai pertemuan tidak menghasilkan kesepakatan konkret,” ujarnya saat ditemui di SDN 001 Barong Tongkok, Kamis (18/9/2025).
Theo, yang sehari-hari mengajar di SMP Negeri Eheng, mengungkapkan jumlah guru yang mogok mencapai lebih dari 2.000 orang. Jika satu sekolah rata-rata memiliki lebih dari 10 guru, maka total guru yang terlibat bisa mencapai 5.000 orang. “Kami sepakat mogok kerja sampai tuntutan ini disahkan,” tegasnya.
Tuntutan Penyetaraan TPP dan Kekecewaan Mendalam
Para guru ASN di Kubar menuntut agar TPP mereka disetarakan dengan pegawai struktural sesuai kelas jabatan, serta menolak pemotongan dengan alasan apa pun. Mereka juga meminta agar besaran TPP dikembalikan seperti tahun 2024 yang tertuang dalam APBD Perubahan.
Menurut data lapangan, TPP yang diterima guru sebelumnya sebesar Rp3,5 juta kini hanya Rp2,5 juta setelah dipotong Rp1 juta. Kondisi ini memunculkan jurang perbedaan dengan ASN struktural yang memiliki golongan sama tetapi menerima TPP lebih besar. “Kami tidak meminta lebih, disamakan saja kami sudah bersyukur,” kata Theo.
TPP sendiri adalah insentif keuangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di luar gaji pokok dan tunjangan tetap, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ASN, mendorong kinerja birokrasi, mengurangi kesenjangan penghasilan antarjabatan, serta memperkuat motivasi pelayanan publik. Besaran TPP ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, kondisi penugasan, kinerja individu, dan kemampuan keuangan daerah. Di Kubar, guru merasa mekanisme penetapan TPP selama ini kurang transparan.
Resah Orang Tua Siswa
Mogok massal ini menimbulkan keresahan bagi para orang tua murid. Yuni, wali siswa SDN 002 Barong Tongkok, mengaku kecewa karena anaknya terganggu belajar. “Anak-anak jadi terganggu belajarnya. Apalagi kelas 5 sebentar lagi ujian. Hari ini anak-anak pulang lebih awal. Semoga cepat ada solusi,” harapnya.
Maria, orang tua murid SMPN 1 Barong Tongkok, juga menyampaikan kekhawatirannya. “Sudah dekat ujian ganjil, tapi gurunya mogok. Kalau begini terus anak-anak yang jadi korban,” keluhnya. Banyak orang tua mendesak pemerintah segera turun tangan karena dampaknya dirasakan langsung oleh siswa.
Pemerintah Kutai Barat Keluarkan Surat Edaran
Menanggapi aksi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1275/DISDIKBUD-TU.P/IX/2025 tertanggal 17 September 2025. Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan bahwa perubahan nominal TPP tahun ini tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan hukum dan mekanisme APBD Perubahan 2025 yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan di DPRD.
“Perubahan nominal TPP Guru Tahun Anggaran 2025 tidak dapat dilaksanakan saat ini. Aspirasi akan ditindaklanjuti melalui kajian teknis lanjutan bersama DPRD dan instansi pembina,” demikian bunyi salah satu poin dalam edaran tersebut.
Bupati menambahkan, untuk tahun 2026 pemerintah tengah melakukan kajian bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait penyetaraan TPP dengan melibatkan perwakilan guru. “Kami membuka ruang dialog konstruktif untuk bersama-sama menelaah tuntutan dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan,” ujar Frederick Edwin.
Puncak dari Proses Panjang
Koordinator aksi menuturkan bahwa para guru telah melakukan berbagai upaya, mulai dari rapat dengar pendapat dengan DPRD, pertemuan dengan bupati, hingga forum problem solving di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), namun semua berakhir tanpa jawaban memuaskan. “Kami sebelumnya sudah sampaikan jika tuntutan kami tidak dikabulkan kami akan mogok kerja,” kata Theo.
Mogok kerja ini menjadi puncak kekecewaan setelah mediasi berulang kali tidak menghasilkan keputusan. Para guru juga mengaku sudah memasang spanduk di sekolah-sekolah sejak sehari sebelumnya sebagai tanda kesiapan aksi. Hingga Kamis (18/9/2025), beberapa sekolah lain dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk ikut mogok.
Daftar Sekolah yang Terlibat
Berdasarkan data koordinator aksi, 151 sekolah SD dan SMP tersebar di berbagai kecamatan di Kubar ikut mogok mengajar. Mulai dari SMPN 1 Barong Tongkok, SDN 001 Barong Tongkok, SDN 010 Jempang, SMPN 3 Jempang, SDN 001 Long Iram, hingga sekolah-sekolah di Muara Lawa, Damai, Tering, Melak, Siluq Ngurai, dan Bongan. Ini menunjukkan bahwa aksi mogok berlangsung serentak dan terkoordinasi luas di tingkat kabupaten.
Implikasi dan Jalan ke Depan
Aksi mogok massal guru ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah. Selain mengganggu proses belajar mengajar, mogok kerja berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah, terutama menjelang ujian semester. Di sisi lain, tuntutan guru tentang penyetaraan TPP mengangkat isu lebih besar tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah dan kebijakan kesejahteraan ASN.
Para guru menegaskan tidak menolak dialog, tetapi ingin ada kepastian kebijakan. “Keadilan itu yang kami perjuangkan,” kata Theo. Mereka berharap kajian pemerintah bersama LAN benar-benar melibatkan data lapangan dan masukan perwakilan guru, sehingga kebijakan TPP tahun 2026 dapat lebih adil.
Sementara itu, sejumlah orang tua siswa berharap ada solusi jangka pendek. “Kalau bisa sementara ada guru pengganti atau pembelajaran daring agar anak-anak tidak tertinggal,” ujar Yuni.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian kapan para guru akan kembali mengajar. Pemerintah Kutai Barat masih melakukan kajian teknis, sementara aksi mogok disebut akan terus berlangsung. Jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, sejumlah sekolah lain juga dikabarkan siap menyusul mogok kerja.
Situasi ini menjadi ujian besar bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menjaga stabilitas pendidikan daerah sekaligus memperbaiki sistem tunjangan ASN. Di sisi lain, bagi ribuan siswa, mogok kerja guru ini menjadi pelajaran pahit tentang bagaimana kebijakan anggaran bisa langsung mempengaruhi kehidupan mereka di bangku sekolah.
