Tenggarong – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) terpilih, Aulia Rahman dan Rendi Solihin, yang digelar hari ini menyisakan catatan kritis dari sejumlah pihak. Pasalnya, beberapa kandidat dan partai politik yang turut berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024–2025 tidak menerima undangan untuk menghadiri acara pelantikan tersebut.
Salah satu pihak yang tidak mendapat undangan adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kutai Kartanegara, Alif Turiadi. Padahal, Gerindra merupakan partai besar yang turut mengusung calon dalam kontestasi Pilkada lalu.
“Kami tidak menerima undangan, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun dari protokol Pemerintah Kabupaten,” ungkap Alif Turiadi saat dikonfirmasi media. Ia menilai, absennya undangan tersebut menjadi preseden buruk bagi semangat demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan rekonsiliasi pasca pemilu.
Sejumlah pengamat dan tokoh masyarakat juga menyayangkan situasi ini. Mereka menilai bahwa momen pelantikan semestinya dapat menjadi ruang persatuan setelah proses demokrasi yang panjang, bukan justru menimbulkan kesan eksklusif.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak panitia pelantikan maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait alasan tidak diundangnya beberapa pihak dalam acara tersebut.
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar hari ini dilaksanakan di tengah harapan besar masyarakat akan kepemimpinan yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Namun, absennya sejumlah tokoh dan partai politik dari acara tersebut memunculkan pertanyaan soal keterbukaan dan niat rekonsiliasi dalam membangun Kukar ke depan.
