Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, melontarkan sejumlah kritik tajam terhadap perbedaan besar antara pendapatan usaha, keuntungan operasional, dan laba bersih perusahaan selama kuartal pertama tahun 2025.
“Pendapatan usaha triwulan pertama 2025 sebesar Rp36,6 triliun, laba usaha Rp18,2 triliun dengan margin 49,8 persen. Namun laba bersih turun drastis menjadi Rp15,9 triliun. Sebagai BUMN strategis dengan dominasi pasar kuat melalui Telkomsel, selisih ini perlu penjelasan detail,” ujar Sadarestuwati dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7).
Perwakilan dari dapil Jawa Timur ini juga menyampaikan penolakannya terhadap sistem kuota hangus yang diterapkan oleh operator.
“Jika di Komisi V kami menyebut promo ojol menipu, maka di sini saya katakan Telkomsel kejam karena melenyapkan kuota pelanggan. Nilainya tidak kecil jika dihitung,” jelasnya.
Sadarestuwati turut membagikan pengalamannya pribadi yang harus bergelut dengan masalah akses jaringan.
“Di daerah pelosok seperti desa saya, Starlink tidak terjangkau. Untuk telepon pun harus mencari spot sinyal. Jika tidak pakai WiFi, saya harus keluar rumah dulu,” tuturnya.
Ia juga meminta adanya kejelasan dalam sistem perhitungan kuota yang tidak terpakai, yang menurutnya seharusnya bisa menjadi sumber keuntungan perusahaan.
“Sebagai pengguna kartu Halo yang jarang pakai kuota, saya selalu membayar penuh tiap bulan. Ke mana larinya kuota sisa lebih dari 50 persen ini?” katanya mempertanyakan.
Terkait kontribusi perusahaan terhadap negara, Sadarestuwati menyoroti rendahnya realisasi pajak dan dividen dari BUMN sektor telekomunikasi selama periode 2200-2024 yang hanya mencapai Rp20,041,5 triliun.
“Angka ini seharusnya bisa lebih besar,” ujarnya dengan nada kecewa.
Anggota dewan tersebut juga menyinggung gangguan sinyal yang terjadi pada waktu-waktu penting.
“Saat penghitungan suara Pemilu, tiba-tiba jaringan bermasalah dan muncul angka berbeda. Yang bertanggung jawab Telkom atau KPU? Mengapa bisa terjadi perubahan angka?” tandasnya.